E-Government : Pengertian, Manfaat Dan Tujuannya

E-Government : Pengertian, Manfaat Dan Tujuannya



Pemerintahan elektronik atau e-government, berasal dari kata Bahasa Inggris  electronics government. Atau juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah suatu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam hal untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Manfaat yang Diperoleh dengan Diterapkannya Konsep E-Government bagi Suatu Negara

  1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para masyarakat terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam  penerapan konsep Good Corporate Governance.
  3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
  5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi seiring dengan berbagai perubahan global dan trend yang berlaku.
  6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik yang dilakukan secara merata dan demokratis.

Tujuan Pelaksanaan E-Government

  1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak terbatas waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau;
  2. Pembentukan hubungan yang interaktif dengan dunia usaha;
  3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog bagi publik;
  4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar proses transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

E-government diharapkan akan dapat memberikan manfaat dalam hal:

1. Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor atau instansi pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor atau pun rumah tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

2. Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik; serta menghilangkan rasa ketidak percayaan dari semua pihak kepada pemerintah.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan mampu belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.

4. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya e-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa perlu berada pada lokasi fisik yang sama.

Beberapa Hambatan Penerapan E-Government di Indonesia:


1. Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Bahkan ada pameo yang pernah mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan ini dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

2. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan untuk mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian di dalam standar software engineering.

3. Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang ada yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ditemui di lingkungan bisnis / industri.

Kekurangan SDM ini menjadi salah satu faktor penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

4. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar dengan merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, dan bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih dibilang relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan dalam bdang ini.

5. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin yang telah disebutkan di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum yang biasa digunakan oleh masyarakat lainnya.

Hambatan-hambatan di atas sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain, hal ini juga masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet, masalah E-Government merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk selalu melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California, dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk diterapkan oleh mereka.

Strategi Penerapan dalam Mencapai Tujuan E-Government

Dalam lampiran Inpres E-goverment, telah dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government, antara lain:

1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif  relatif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dengan proses kerja instansi pemerintah.

2. Strategi kedua adalah dengan menata sistem dan proses kerja pemerintah serta pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara lebih cepat.

3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran serta transaksi informasi antarportal pemerintah. Standarisasi dan prosedur berkaitan dengan manajemen dokumen serta informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting diharapkan dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain yang ditujukan adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha yang lebih dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah, namun pihak yang berkepentingan pun turut membantu.

5. Strategi kelima adalah dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat setempat.

6. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur dalam pengembangan e-government. Dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan serta pemanfaatan.

Perlu diketahui bahwa implementasi e-government bukan melulu masalah teknis tentang teknologi, namun yang terbesar justru non teknis yaitu kultur dan kepemimpinan. Sehingga sangat diperlukan perbaikan manajemen dalam pemerintahan.
Advertisement

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar

Komentar anda sangat berpengaruh untuk kemajuan blog sederhana ini, silahkan berikan saran, kiritik atau apapun itu untuk perkembangan blog kedepannya. Bijaklah dalam berkomentar untuk melihat seberapa bijak anda.

Selamat datang dan salam hangat dari saya~